Thursday, 26 January 2017 04:17

Pelatihan K3 - Kebutuhan dan Hak Pekerja

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Pelatihan K3 - Kebutuhan dan Hak Pekerja

Semua orang pada dasanya sangat mebutuhkan sebuah perlindungan terhadap keselamatan serta fisiknya, sebab dengan itu mereka dapat jadi manusia yang selamat serta sehat fisik dan psikis guna menjalani proses hidupnya. Demikian halnya dalam pekerjaan, setiap pekerja memerlukan hal yang sama, yaitu keselamatan serta kesehatan dalam menjalankan aktifitas nya di dunia kerja. Disebabkan pemenuhan kebutuhan yang dibebankan atau menjadi tanggung jawab atau kewajiban pihak lain, maka kebutuhan tersebut bisa menjadi hak. Selayaknya hak maka secara hukum pemenuhan hal tersebut bisa dituntut kepada siapa yang diberikan beban atau kewajiban untuk melaksanakannya. Hak ini pada dasarnya tidak bisa dilepaskan atau diabaikan oleh pihak lain, walaupun itu berdasarkan pada kesepakatan bersama, karena hal itu diposisikan sebagai suatu yang melekat pada pekerja untuk mendapatkan perlindungan akan kesehatan dan keselamatan mereka selama melakukan kegiatan kerja.

 

 Hal hal yang menempatkan Pelatihan K3 sebagai sebuah hak adalah sejalan dengan prinsip penyelengaraan pemerintahan dan kegiatan yang lain yang terkait dengan kepentingan orang banyak/publik. Usaha perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bukan hanya sebuah kebutuhan yang memiliki konsekuensi hukum untuk pemenuhannya. Rumusan demikian selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia di berbagai bidang lahan kehidupan, baik dalam area publik ataupun ranah pribadi. Sebagai sebuah hak, maka harus ada semacam penegakan dari otoritas publik untuk melakukan pemaksaan terhadap pemenuhannya. Akan lain halnya jika hal tersebut hanya dinyatakan sebagai kebutuhan yang sifatnya  umum dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atau punya kewajiban untuk memenuhinya. Oleh sebab itu keberadaan K3 sebagai sebuah hak itu disejajarkan dengan sebuah kewajiban yang dibebankan kepada penguasa publik dan juga perusahaan guna pemenuhan hak tersebut

 Baca Juga  : Pelatihan K3 umum

Menurut berbagai peraturan perundangan, K3 degan tegas dinyatakan sebagai hak tenaga kerja/pekerja, dan sebaliknya menjadi sebuah kewajiban untuk para pengusaha serta tanggung jawab pemerintah sebagai regulatornya. Rumusan ini selaras dengan rumusan pelindungan pekerja yang berlaku di area internasional, dimana hak para pekerja ini diakui sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia(HAM). Semua rumusan tersebut menjelaskan bahwa menjadi suatu yang tidak terbantahkan, bahwa keberadaan K3 itu adalah sangat vital dan krusial serta penting pada pemenuhannya. Dengan rumusan sebagai sebuah hak para pekerja dan kewajiban para pengusaha diharapkan pada proses pemenuhannya akan menjadi lebih mudah, karena jika tidak bisa dilaksanakan akan membawa dampak hukum kepada siapa yang dianggap melanggar atau mengabaikan kewajiban tersebut. Tak terkecuali kepada pemerintah atau otoritas publik sebagai yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola serta mendorong terlaksananya pemenuhan hak tersebut.

Setiap usaha pemenuhan kebutuhan serta hak pekerja tersebut, secara filosofis adalah bagian yang sangat penting untuk menggaransi kebutuhan serta kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan umumnya kepada seluruh umat manusia, budaya dan hassil karyanya yang menuju masyaarakat adil makmur dan sejahtera. Hal ini selaras dengan tujuan dari konstitusi dala  berbangsa dan bernegara dimana setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak (pasal 27 UUD 1945). Dalam hal ini praktisnya juga demikian bahwa perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tidak akan bisa dipisahkan dengan proses prosuksi, baik jasa yang bisa berakibat pula meningkatnya resiko kecelakaan dilapangan dan dilingkungan kerjanya, oleh sebab itu keberadaan K3 keberadaan K3 adalah suatu hal yang niscaya terhadap pemenuhannya, agar hubungan industrial bisa dijaga dengan baik

Bila dilihat secara normatif dan secara filosofis, kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebuah asset yang sangat tidak ternilai. Kesehatan dan keselamatan pekerja merupakan bagian yang paling penting dalam kesejahteraan. Sedangkan kesejahteraan tenaga kerja tidak mungkin diwujudkan dengan mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerjanya. Oleh sebab itu dari awal kemerdekaan ada upaya yang sangat serius dari pihak penyelenggara negara ini, sehingga untuk menghindari sebuah kecelakaan yang macam macam bentuk dan jenisnya, maka diterbitkan beberapa peraturan antar lain UU No.14 tahun 1969 tentang pokok pokok tentang tenaga kerja yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU No.12 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dalam pasal 87(1):UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa untuk tiap tiap perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen K3 yang terpadu dengan sistem manajemen perusahaan. Kaintanya dengan ketentuan itu adalah terdapat pada pasal 3 ayat 1 dan 2 yang mana terdapat didalamnya menyatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakterisktik proses atau bahan produksi yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3(SMK3). Dengan demikian kewajiban penerapan SMK3 berdasarkan kepada 2 hal, yaitu ukuran besarnya perusahaan dan tingkat potensi bahaya yang bisa ditimbulkan.

Sebenarnya usaha perlindungan terhadap tenaga kerja yang terdiri dari aspek aspek yang sangat luas, yakni perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan dan pemeliharaan moral serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusa dan moral agama. Seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan itu secara langsung atau tidak dengan dunia kerja, juga memiliki tujuan yang selaras untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Meskipun tidak secara jelas dinyatakan demikian. Sebagai contoh, UU No.13 tahun 1992 tentang perkerataapian, UU No14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), UU No.15 tahun 1992 tentang Penerbanngan beserta peraturan peraturan pelaksanaan lainnya. Selain sektor perhubungan di atas, peraturan yang terkait dengan K3 juga ditemui dalam sektor sektor lain seperti pertambangan, konstruksi, pertanian, manufaktur, perikanan dan lain lain.

Semua perturan tersebut bermuara pada hal yang sama, walaupun tidak secara tegas mengatur tentang peraturan perlindungan akan kesehatan dan keselamatan kerja itu dilakukan. Sederet kebijakan yang berhubungan dengan upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (Pelatihan K3) itu akan dipakai sebagai alat untuk memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup serta masyarakat sekitar dari bahaya akibat dari kecelakaan kerja. Terlepas dari itu bahwa usaha perlindungan itu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan, maka keberadaannya akan secara umum bertujuan mengurangi , mencegah dan bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja ke dalam titik yang paling rendah(zero accident). Bagi sebuah perusahaan, kewajiban ini tidak boleh dianggap sebagai sebuah kegiatan yang akan menghabiskan banyak biasa (cost) perusahaan, tetapi bisa dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang bisa menghasilkan keuntungan yang banyak pada masa depan

Sumber: Konsep dan Efektivitas Implementasi Kebijakan K3 oleh Dr. H.A. Daradjat Kartawidjaja, M.Si

 

Read 572 times Last modified on Sunday, 29 January 2017 00:14
01 / 02
02 / 02

seo checker

Visitors Counter

347298
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
257
445
4665
339234
10252
22426
347298

Surabaya

Ruko Pakuwon Town Square AA/2.25, Surabaya

Semarang

Jl. Mugas Dalam IX,  no. 8  Semarang

Bekasi

Suncity Square H - 20, Jl. M Hasibuan, Marga Jaya, Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17141

Telp : ( 021 ) 888 69 010, 888 69 021

Fax   : ( 021 ) 888 68 969

JoomShaper